Anggaran 2022-23 kembali hadir di masa yang penuh tantangan, karena gelombang baru Covid-19 mengancam pemulihan yang baru saja dimulai, terutama di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Oleh Alok Gupta dan Mayank K. Jha
'Make in India - Make for World' merupakan mantra yang Perdana Menteri Narendra Modi berikan pada pidato hari kemerdekaan tahun 2020. Agar visi ini berhasil, lebih dari 6,3 crore Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus diikutsertakan. Gelombang ketiga dari pandemi ini telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan perusahaan-perusahaan kecil menghadapi ancaman bisnis yang mengganggu kestabilan rantai pasokan mereka dan bahkan keberadaan mereka. Mendorong ekosistem yang dipimpin oleh inovasi yang memberikan insentif untuk intervensi teknologi dalam jangka menengah dapat membuat usaha kecil atmanirbhar dan membantu mereka menghasilkan lebih banyak untuk India dan Dunia.
Anggaran 2022-23 datang pada saat yang menantang lagi, karena gelombang baru Covid-19 mengancam terhambatnya pemulihan yang baru saja dimulai, terutama di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain intervensi yang mendesak untuk mengatasi tantangan kredit dan likuiditas, alokasi anggaran harus menyediakan infrastruktur yang lebih luas dan dukungan yang lebih besar bagi sektor UMKM. Anggaran yang akan datang harus mendorong kebijakan UMKM untuk mendorong inovasi dan efisiensi di antara perusahaan-perusahaan kecil, mendorong produksi dalam negeri yang lebih tinggi dan meningkatkan daya saing ekspor.
Awalnya sebesar 200 persen, Undang-Undang Keuangan tahun 2016 mengatur penghapusan pengurangan tertimbang untuk pengeluaran penelitian dan pengembangan menjadi 100 persen pada tahun 2021. Akan tetapi, bukti menunjukkan bahwa UMKM mungkin akan lebih merespons tindakan tersebut dibandingkan dengan perusahaan besar. Mengembalikan pengurangan 200 persen untuk pengeluaran penelitian dan pengembangan untuk UMKM dapat mendorong inovasi. Demikian pula, pengenalan kembali skema subsidi modal terkait kredit untuk peningkatan teknologi akan mendorong adopsi teknologi di kalangan UMKM.
Dalam lanskap teknologi yang berubah dengan cepat, UMKM membutuhkan dukungan dalam pengajuan dan akses ke paten dan hak kekayaan intelektual (HKI). Pengumuman anggaran dapat mencakup a) insentif keuangan yang setara dengan sepuluh persen dari nilai transaksi kepada UMKM untuk menjual paten dan HKI desain kepada entitas domestik, b) dana untuk mensubsidi pembelian lisensi paten & HKI (domestik atau internasional), asalkan digunakan secara eksklusif untuk produksi dalam negeri, dan c) penerimaan paten dan HKI desain sebagai agunan oleh lembaga pemberi pinjaman. Kantor Pengawas Umum Paten, Desain & Merek Dagang dapat mengeluarkan mekanisme penilaian minimum untuk HKI ini. Langkah-langkah tersebut tidak hanya akan mendorong UMKM untuk berinovasi tetapi juga untuk melihat paten dan HKI desain sebagai aset yang dapat dipasarkan.
Anggaran ini dapat memperkuat Make in India dengan memberikan dukungan melalui kebijakan-kebijakan yang mendorong produksi dalam negeri dan membantu UMKM. Anggaran ini harus mengalokasikan korpus pemerintah yang telah lama ditunggu-tunggu, sebesar 10,000 crore Rupee untuk mengoperasionalkan dana UMKM yang diumumkan di bawah program Atmanirbhar Bharat dan mendorong untuk mendapatkan dana sebesar Rs 40,000 crores dari ekuitas swasta/modal ventura. Skema ini akan memberikan dukungan ekuitas serta membantu UMKM untuk terdaftar di papan utama bursa saham.
Make in India menggemakan dukungan insentif terkait produksi untuk UMKM. Anggaran harus mempertimbangkan perluasan skema PLI ke sektor-sektor padat karya, di mana UMKM memainkan peran penting. Manufaktur kulit dan alas kaki, furnitur, tekstil alami, dan garmen siap pakai, serta mainan, adalah beberapa sektor di mana skema PLI akan membantu produksi dalam negeri dan menghasilkan peluang kerja yang signifikan.
Kenaikan biaya input yang cepat telah berdampak pada produksi UMKM di tengah isu-isu pasokan yang tidak stabil. Meskipun pengurangan bea masuk untuk bahan baku seperti baja dapat memberikan dukungan langsung, pengindeksan harga bahan baku dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berjangka panjang dapat memberikan perlindungan yang diperlukan terhadap inflasi dan ketidakpastian dalam rantai pasokan. Untuk meringankan masalah kredit dan likuiditas, skema jaminan jalur kredit darurat (ECLGS) harus diperluas lebih lanjut untuk memastikan jangkauan di antara perusahaan-perusahaan kecil di dalam UMKM.
Pasar negara berkembang telah bersandar pada pembiayaan defisit untuk memberikan stimulus pada saat aktivitas ekonomi masih sedikit dan pandemi berada pada puncaknya. Kini, dengan memudarnya dampak pandemi di negara maju dan penataan kembali rantai pasokan global, ini mungkin merupakan peluang unik untuk mendukung konsumsi dan produksi untuk memulai kembali siklus pertumbuhan dan investasi yang baik.
UMKM membutuhkan lebih banyak dukungan untuk meningkatkan produksi dan ekspor untuk mencapai Atmanirbharta atau kemandirian yang sejalan dengan visi perdana menteri. Pemerintah, di masa lalu, telah menunjukkan niat untuk memperkuat sektor UMKM, dengan secara substansial meningkatkan alokasi anggaran dan memperkenalkan berbagai reformasi seperti ECLGS, utang subordinasi, dan revisi definisi. Mengingat situasi yang tidak biasa akibat pandemi, dan kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya untuk memperkuat sektor ini seiring dengan terbukanya perekonomian, sektor UMKM memiliki ekspektasi yang tinggi dari menteri keuangan. Sekarang tinggal melihat seberapa besar tindakan pemerintah mewujudkan mantra pemimpinnya sendiri.
Sumber: CNBC TV18
